07
Jun
2021

#KarebaHumas – Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi pada badan publik, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo menekan kerja sama dengan Komisioner Komisi Informasi Propinsi (KIP) Sulsel, penandatanganan nota kesepahaman itu bertempat di Aula Serbaguna IAIN Palopo, Jum’at, 04 Juni 2021.

Penandatanganan dilakukan Rektor, diwakili Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, dan Ketua KI Sulsel, Pahir Halim. Hadir pada kesempatan itu Kepala Biro AUAK, Dr. Muhdin, Para Dekan, Kepala UPB, Ketua LP2m dan Kabag Akademik IAIN Palopo. Dari KI Sulsel turut hadir, Andi Taddampali,  Benny Mansyur,  Fawziyah Erwin, dan Dr Haerul Mannan.

Dalam sambutan Warek III, Dr. Muhaemin, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para komisioner KIP Sulsel di kampus hijau, ia mengawali pertemuan dengan memberikan selayang pandang tentang IAIN Plaopo dan capaian-capaian yang telah diraihnya.

“Semoga ke depan kerja sama ini saling bersinergi pada program yang disetujuai, utamanya dalam keterbukaan informasi”, ucap Dr. Muhaemin.

Kesepakatan bersama yang tertuang pada Memorandum of Understanding itu, meliputi:
1.    Sosialisasi dan kuliah umum tentang regulasi keterbukaan informasi publik.
2.    Pengembangan literasi keterbukaan informasi publik melalui seminar, stadium generale, diskusi, workshop/lokakarya.
3.    Monitoring dan evaluasi layanan informasi.
4.    Bimbingan teknis layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi.
5.    Pemagangan dan praktik kerja lapangan.
6.    Pelaksanaan penelitian.
7.    Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.
 
Usai penandatanganan kerja sama yang juga dilakukan antara Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan KI Sulsel, Fahir Halim, menyampaikan sambutannya sekaligus mensosialisasikan berbagai regulasi tentang keterbukaan informasi publik. Salah satunya tentang implementasi undang-undang No 14 tahun 2008 tentang pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pahir Halim melanjutkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu amanat reformasi, dengan berkembangnya paradigma keterbukaan sebagai buah dari demokrasi, maka negara hadir untuk mengatur perihal keterbukaan informasi yang terdapat pada badan publik.

“Perubahan paradigma tentang keterbukaan nafasnya ada pada badan publik, baik badan publik negara maupun non-negara, karena merekalah yang menguasai informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat, itulah salah satu urgensi hadirnya PPID” pungkasnya. (jn)

Leave a Reply

Works with AZEXO page builder