04
Jul
2020



Humas- Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah menggelar webinar nasional  dengan narasumber Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 28 Februari 2018 – 8 Juni 2018. Prof. Yudi Latif, MA., PhD.

Webinar mengusung tema “RUU-HIP dan Prospek Politik dan Ketatanegaraan Islam dalam Bingkai Pancasila dan UUD 1445” dihadiri sekitar 250 partisipan atau sekitar 64 perguruan tinggi se Indonesia.

Webinar yang berdurasi sekitar dua jam itu cukup berjalan lancar, awalannya Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, menyampaikan sambutan, apresiasi disampaikannya pada Prodi HTN bahwa apa yang telah berlangsung ini merupakan kejutan karena Prof. Yudi Latif sendiri merupakan salah satu dosen pembimbing tesisnya.

Mengacu pada tema yang diangkat, mengingatkan gagasan-gagasan Cak Nur, bagaimana gagasan politik dalam ketatanegaraan dalam beragama. Untuk itu melalui webinar ini, seyogyanya mampu mengendalikan dan mengembalikan semangat nilai-nilai utama yang digagas oleh bapak bangsa kita.

Rektor juga mengutip salah satu tulisan Prof. Yudian Wahyudi, Ketua BPIP saat ini, jangan sampai prubahan yang terjadi tidak membawa kita pada perubahan mana pun, atau jangan pandai memulai namun tak pandai mengakhiri.

Senada Prof. Yudi Latif, menyampaikan apresiasi pada Prodi HTN yang di bawah pimpinan Dr. Anita Marwing selaku Kaprodi. Dalam mengupas tema webinar itu ia mengatakan bahwa sistem RUU seharusnya fokus pada sosialisasi pancasila itu sendiri.

“Pancasila sebagai dasar filosofi Negara memiliki cakupan yang luas untuk itu RUU seharusnya fokus pada pengaplikasian pancasila, karena pancasila telah disepakati bersama sebagai dasar Negara RI, bukan malah memperentasikan dirinya yang tidak sejalan dengan pancasila” kata Prof. Yudi.

Menurut Prof, pancasila mengatur hubungan horizontal yang dimaknai kegotongroyongan, dalam artian saling  menghormati, saling mencintai dan membantu satu sama lain. Pancasila sebagai moral publik, mengandung nilai-nilai moral sebagai pandangan hidup juga sebagai sumber dari hukum Negara. “Jadi luas demensi pancasila itu, namun jika dikatakan ideologi itu artinya sempit” terangnya. (Humas)



Leave a Reply

Works with AZEXO page builder