15
Apr
2020

Oleh: Muhajir, SE.,MM (Dosen FEBI IAIN Palopo)

Dunia masih berduka. Pandemi korona masih menyelimuti hampir seluruh dunia, bahkan pandemi ini diprediksi akan mengakibatkan krisis global terparah setelah perang dunia kedua. Dilansir dari situs worldometer data terakhir senin (06/04/2020) terdapat 208 negara yang terkonfirmasi terjangkit virus korona dengan jumlah kasus 1.270.849 kasus. Di indonesia sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 02 maret 2020 dengan dua kasus, hingga saat ini dalam rentan waktu satu bulan jumlahnya meningkat 1000 kali lipat. Data terakhir yang diakses pada situs covid19.go.id pada senin (06/04/2020) menunjukkan jumlah kasus positif 2.273, sembuh 164, dan meninggal 198 yang tersebar dihampir semua Provinsi.

Dalam hal penanganan pandemi korona, masing-masing negara melakukan kebijakan penanganan yang berbeda-beda, ada yang memilih lockdown, adapula yang memilih membatasi aktivitas masyarakat (social distancing). Seperti halnya di indonesia, pemerintah saat ini memilih kebijakan yang berbeda dengan sejumlah negara lain. Pemerintah memutuskan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan status darurat kesehatan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatapan penanganan covid-19 dan Keputusan Presiden  Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dipilih pemerintah setelah sebelumnya himbauan yang diserukan yaitu social distancing dan physycal distancing kurang efektif berjalan dimasyarakat. Kebijakan PSBB diharapkan memberi efek yang signifikan dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi korona. Namun ada hal yang menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan PSBB  tersebut yaitu faktor manajemen. PSBB harus didukung dengan baik implementasi fungsi manajemen dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Manajemen tata kelola

Diperlukan tata kelola manajemen yang baik dalam hal upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi korona. Dalam teori manajemen dengan mengacu pada model fungsi manajemen yang dirumuskan Henry Fayol (1916), dijelaskan bahwa fungsi Planning (Perencanaan), Orginizing (Pengorganisasian), Actuating (Pengarahan), Controlling (Pengendalian) dan Evaluating (Evaluasi) dilakukan oleh suatu organisasi agar pencapaian tujuan dapat diwujudkan dengan cara yang efektif dan efisien. Tentunya dalam hal tujuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah dibutuhkan penerapan manajemen tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan teknis kebijakan. Hal ini untuk menunjang keefektifan kebijakan PSBB dalam memutus mata rantai pandemi ini.

Proses manajemen yang baik dalam penanganan pandemi korona diawali dengan perencaanan yang baik. Perencanaan penanganan pandemi korona bertujuan untuk mengidentifikasi lebih awal potensi masalah urgen yang akan timbul, semisal maping wilayah yang terdampak, ketersediaan APD untuk tenaga medis, kapasitas rumah sakit rujukan, dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan melakukan identifikasi diawal, pemerintah diharapkan dapat memanage resiko dan mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipatif apabila terjadi  outbreak ataulonjakan  kasus pandemi yang terjangkit di masyarakat.

Dari segi manajemen pengorganisasian dan pengarahan, pemerintah dalam menjalankan kebijakan PSBB diharapkan membentuk gugus tugas sampai ke tingkat kelurahan/desa bahkan ketingkat RT/RW untuk melibatkan tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kemudian mempersiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pandemi korona yang mengatur segala ketentuan terkait pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Gugus tugas harus berpedoman pada SOP penanganan pandemi yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka pencegahan pandemi korona berjalan dan terkoordinasi diseluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal manajemen pengendalian. Apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini yaitu menyatukan data melalui website covid19.go.id dipandang langkah yang efektif dalam membantu masyarakat mencari informasi terkini terkait pandemi korona. Namun diharapkan pemerintah tidak hanya memvalidiasi data masyarakat yang terkait langsung pandemi, namun juga memvalidiasi data masyarakat yang terkena imbas lain yang diakibatkan pandemi ini. Seperti data masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan data pekerja informal yang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Dengan data tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah meminimalisir resiko yang terjadi dimasyarakat dan  memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung ataupun subsidi yang tepat sasaran dan dirasakan asas manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak pandemi.   

Kesadaran dan Ketegasan

Dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari seluruh lapisan masyarakat untuk saling membahu dan bergotong royong memutus mata rantai pandemi korona. Kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah tidak akan mampu memutus mata rantai penyebaran pandemi korona jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk berpartisipatif menjalankan kebijakan tersebut.

Korea Selatan merupakan negara yang telah memberi bukti nyata bahwa kesadaran dari seluruh warga negaralah yang diatas segala-galanya, yang mampu memutus mata rantai penyebaran pandemi korona. Korea selatan tidak memilih kebijakan lockdown seperti kebanyakan negara lain. Korea selatan mengambil kebijakan pembatasan sosial dan menggalang kesadaran masyarakat untuk ikut berpartispatif dalam kebijakan penanganan pandemi. Hasilnya sangat mencengangkan, dari data yang dilansir Map CSSE Johns Hopkins Senin (06/04/2020) korea selatan berhasil menekan drastis penyebaran pandemi corona dengan tingkat kesembuhan mencapai 63% atau sebanyak 6.463 pasien yang sembuh dari total 10.237 yang terinfeksi. Kedua setelah china. Hal ini yang patut kita jadikan pelajaran bahwa pandemi korona tidak bisa dikalahkan bila kita semua tidak bekerjasama dan bergotong royong.

Disisi lain kita membutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk mengawal kebijakan PSBB. Pemerintah diharapkan menindak tegas siapapun yang tidak taat akan kebijakan PSBB. Dengan status darurat kesehatan masyarakat, saat ini diperlukan sanksi bagi siapa saja yang berusaha menghalangi atau tidak mensukseskan PSBB. Tentunya ada tahapan preventif dan edukatif yang dilakukan sebelum memberikan sanksi bagi pihak yang tidak taat dengan kebijakan PSBB. Pada akhirnya pandemi ini akan kita hadapi bersama-sama tanpa ketakutan dan tanpa kepanikan namun tetap waspada. Akan semakin banyak korban yang akan berjatuhan jika kita masih mementingkan diri sendiri, atau bahkan menyepelekan hal ini. Saatnya kita berkomitmen bekerja sama, bergotong royong, saling jaga, dan saling membantu dalam upaya memutus mata rantai pandemi korona. Hal ini kita lakukan demi keberlangsungan hidup kita yang lebih baik. Kita pasti bisa melawan pandemi ini. We are the world.

*Artikel ini telah diterbitkan di Palopo Pos, pada Senin, 13 April 2020.